Yusril Dampingi Antasari Azhar Ajukan PK Kedua

Teraspos - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra siap mendampingi bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar untuk mengajukan Peninjauan Kembali yang kedua.

Pengajuan PK kembali ini setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 268 ayat 3 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang membatasi permohonan peninjauan kembali hanya satu kali.

Dengan putusan itu, maka Yusril bersama tim kuasa hukum Antasari akan mengajukan proses PK kepada Mahkamah Agung.

KPU Tak Mau Gegabah Diskualifikasi Peserta Pemilu

TRIBUN, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), menuding Komisi Pemilihan Umum lambat mempublikasikan laporan dana kampanye peserta pemilu sesuai tingkatan pada 2 Maret. Ada alasan KPU mengapa lambat mempublikasikannya.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menjelaskan bahwa pihaknya harus terlebih dulu memeriksa laporan dana kampanye bukan saja untuk calon DPR RI, tapi juga calon DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dan calon DPD RI.

FORMULIR MATAHATI

Sejarah MATAHATI dari Masa ke Masa

Sejarah MATAMATI Mahasiswa Pecinta Hukum Tata Negara & Administrasi Indonesia Kegelisahan!!! Itulah kata awal yang menjadi semangat para Mahasiswa konsentrasi HTN-HAN kala itu. Karut marut dunia Hukum terutama Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara membuat kawan-kawan untuk mencoba berpikir memecahkannya dengan jagongan/diskusi. Dengan seperti itu diharapkan semangat kawan-kawan hukum menjadi insan yang peduli dan kritis terhadap permasalahan yang ada di Indonesia lebih bergairah. MATAHATI sebenarnya adalah nama dari buletin kawan-kawan HTN-HAN kala itu. Seringnya mahasiswa

Jimly: Hakim MK Sebaiknya Jangan dari Parpol

Jimly Asshiddiqie (Foto: Dok. Okezone) JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie meminta DPR untuk tidak memilih calon hakim MK yang berasal dari partai politik.

Hal tersebut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hakim MK yang telah tercederai dengan tertangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar yang juga berasal dari Parpol.

Indonesia Harus Tinggalkan Budaya Feodal

Menjadi Hakim MK Tidak Boleh Egois