Stadium General Sosialisasi Relawan Pemilu 2014 with BAWASLU

COMMING SOON

Rekan-rekan para mahasiswa fakultas hukum UNNES, hadirilah stadium general sosialisasi relawan pemilu 2014 bersama bawaslu pada :

Hari/tanggal : Kamis, 3 april 2014
tempat : Aula Gedung baru FH Lt 3
Waktu : 09.00 WIB

Nb. tanpa dipungut biaya dan mendapatkan sertifikat ( terbuka untuk umum )

info lebih lanjut hubungi Azhar Wahyudi (085712076528)
MATAHATI FH UNNES

Don't Miss It

Pahampalam FH Unnes Capai Merbabu

 Salah seorang tim pahampalam Eko (kiri) & Donny (kanan) ketika mencapai puncak

Syarat dan Pendaftaran PKL 2014

Akhirnya capreskan Jokowi, PDIP tak mau kualat terhadap rakyat

MERDEKA.COM. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputriakhirnya memberikan mandat kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi capres. Politikus PDIP Eva Kusuma Sundarimengungkapkan alasan di balik pencapresan itu.

Perancangan Perundang-undangan Kuliah Bu Rodiyah 4

Perancangan Perundang-undangan Kuliah Bu Rodiyah 3

Kuliah 3-hirarki-norma-hukum-negara puu from Fredy Yandi

Perancangan Perundang-undangan Kuliah Bu Rodiyah 2

Kuliah 1-istilah-dan-pengertian puu from Fredy Yandi

Perancangan Perundang-undangan Kontrak Kuliah Bu Rodiyah 1

Penal Mediation Slide PPT

Mediasi pidana (penal mediation) dalam penyelesaian from Fredy Yandi

Yusril Dampingi Antasari Azhar Ajukan PK Kedua

Teraspos - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra siap mendampingi bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar untuk mengajukan Peninjauan Kembali yang kedua.

Pengajuan PK kembali ini setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 268 ayat 3 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang membatasi permohonan peninjauan kembali hanya satu kali.

Dengan putusan itu, maka Yusril bersama tim kuasa hukum Antasari akan mengajukan proses PK kepada Mahkamah Agung.

KPU Tak Mau Gegabah Diskualifikasi Peserta Pemilu

TRIBUN, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), menuding Komisi Pemilihan Umum lambat mempublikasikan laporan dana kampanye peserta pemilu sesuai tingkatan pada 2 Maret. Ada alasan KPU mengapa lambat mempublikasikannya.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menjelaskan bahwa pihaknya harus terlebih dulu memeriksa laporan dana kampanye bukan saja untuk calon DPR RI, tapi juga calon DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dan calon DPD RI.

FORMULIR MATAHATI

Sejarah MATAHATI dari Masa ke Masa

Sejarah MATAMATI Mahasiswa Pecinta Hukum Tata Negara & Administrasi Indonesia Kegelisahan!!! Itulah kata awal yang menjadi semangat para Mahasiswa konsentrasi HTN-HAN kala itu. Karut marut dunia Hukum terutama Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara membuat kawan-kawan untuk mencoba berpikir memecahkannya dengan jagongan/diskusi. Dengan seperti itu diharapkan semangat kawan-kawan hukum menjadi insan yang peduli dan kritis terhadap permasalahan yang ada di Indonesia lebih bergairah. MATAHATI sebenarnya adalah nama dari buletin kawan-kawan HTN-HAN kala itu. Seringnya mahasiswa

Jimly: Hakim MK Sebaiknya Jangan dari Parpol

Jimly Asshiddiqie (Foto: Dok. Okezone) JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie meminta DPR untuk tidak memilih calon hakim MK yang berasal dari partai politik.

Hal tersebut untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hakim MK yang telah tercederai dengan tertangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar yang juga berasal dari Parpol.

Indonesia Harus Tinggalkan Budaya Feodal

Menjadi Hakim MK Tidak Boleh Egois