Jumat, 07 Februari 2014

GAGASAN PEMISAHAN BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CORPORATE YANG BERTANGGUNG JAWAB Oleh Sartono Sahlan


GAGASAN PEMISAHAN BIROKRASI
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CORPORATE YANG BERTANGGUNG JAWAB
Oleh Sartono Sahlan



Abstract

The creation of good governance in Indonesia must be followed with the reform of bureaucracy. The main problem in bureaucracy the country faced today is the lack of accountability of its officials. For this reason,  the reform must be able to make bureaucracy perform its tasks and duties based on public accountability. The writer said in this essay that bureaucratic reform must be implemented in the context of separation of power whereby there will be a different bureaucracy for executive, legislative, and judicative powers.  It is therefore hoped that a responsible bureaucracy can be formed in Indonesia in the near future. A comparative study with several countries is very helpful in supporting the writer’s proposal for the need of the separation bureaucracy in this country. DPR’s greater authority in making law in the reform era provides  greater chance to realisation of the proposal of the separation of bureaucracy, particularly by amending the Law No. 43 Year 1999 on the Basic Provisions of the State Employees.


A. Latar Belakang


Berbicara mengenai permasalahan birokrasi di Indonesia, sebagian besar masyarakat akan segera membayangkan pelayanan yang diberikan oleh para aparatur negara. Pelayanan yang dibayangkan adalah pelayanan negatif yang penuh dengan patologi birokrasi seperti pelayanan yang lambat, pelaksanaan pekerjaan yang tidak efisien (red tape beureucracy), membutuhkan biaya yang besar, dan diskriminatif. Kesemua pelayanan ini adalah pelayanan yang dianggap telah ikut berperan dalam menumbuhkan budaya korupsi yang semakin jelas dirasakan dalam kehidupan masyarakat.


Artikel Lengkap Silahkan DOWNLOAD Di sini

[1] Dekan FH. Universitas Negeri Semarang (UNNES) [2] Sondang Siagian, Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 23-28

Tidak ada komentar:

Posting Komentar